Dasar Hukum Otoda

September 18, 2024 Post a Comment

Dasar hukum otoda

Dasar hukum dilaksanakan otonomi daerah adalah UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangaka NKRI Tap MPR No. IV/MPR/2000 tentang

Apa saja hak daerah otonom menurut UUD NRI Tahun 1945?

Hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah

Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
Memilih pimpinan daerah.
Mengelola aparatur daerah.
Mengelola kekayaan daerah.
Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.

Apa yang menjadi dasar hukum tujuan dan manfaat otonomi daerah?

Tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah dan sebutkan landasan hukumnya?

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apa isi undang-undang Nomor 22 Tahun 1999?

(1) Di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. (2) Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala, Daerah beserta perangkat Daerah lainnya. Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD diatur dengan Undang-undang.

4 Apa tujuan otonomi daerah?

Pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan

UU No 32 Tahun 2004 mengatur tentang apa?

Dalam UU ini diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

Apa perbedaan mendasar antara UU No 32 Tahun 2004 dengan UU No 23 Tahun 2014?

Ada perbedaan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, urusan pemerintahan hanya terbagi dua yaitu urusan absolut dan urusan konkuren, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 urusan

Apa itu prinsip otonomi daerah?

Prinsip otonomi seluas-luasnya, memberikan kesempatan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kearifan, inovasi, daya saing, kreatifitas daerah, nilai dan tata kelola kehidupan bersama yang diyakini oleh masyarakat di daerahnya.

Apa saja yang termasuk dalam otonomi daerah?

Karena itulah di bawah ini contoh tugas daerah otonom.

Menentukan dan menetapkan Upah Minimum Regional (UMR).
Mengelola sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Memberlakukan retribusi daerah.
Memberlakukan pajak daerah.

Brainly apa isi dari undang-undang Nomor 32 Tahun 2004?

Undang-Undang no 32 tahun 2004 adalah salah satu contoh undang-undang yang dibuat berisikan tentang fungsi pemerintah daerah sebagai perangkat yang mengatur, menjalankan dan menyelenggarakan suatu pemerintahan di wilayahnya dibawah pemerintah pusat.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berisi tentang apa?

M E M U T U S K A N : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH.

Apa isi undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 brainly?

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengatur terkait tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tersebut, statusnya telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok

Apa isi dari UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1?

(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Apakah UU No 22 Tahun 1999 masih berlaku?

Bukankah undang-undang dimaksud masih berumur setahun jagung dan secara efektif baru diberlakukan pada tahun 2000. Tapi yang pasti menurut pembentuk undang-undang, bahwa UU No.22 tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan politik serta

Mengapa UU No 32 Tahun 2004 diganti dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah?

Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah.

UU No 23 tahun 2014 membahas tentang apa?

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur bahwa alasan pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan Page 24 24 umum, dan/atau kesusilaan.

UU No 23 tahun 2014 apakah masih berlaku?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 masih berlaku aktif, namun telah mengalami perubahan. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, lihat di sini.

Apa isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah?

Uraiannya : Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi. Dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomo seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.